BBM Langka di Berau, Ketua DPRD Soroti Efektivitas Jobber dan Distribusi Pasokan

BERAU, JURNALISBERAUNEWS – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang kembali terjadi di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, membuat DPRD mempertanyakan efektivitas sistem distribusi yang selama ini berjalan.

 ‎‎Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto menilai persoalan tersebut tidak semestinya terus berulang, terlebih Berau telah memiliki fasilitas "fuel terminal" atau Jobber yang diharapkan mampu memperkuat ketahanan pasokan BBM di daerah. ‎ ‎Menurut Dedy, keberadaan Jobber seharusnya memberikan dampak langsung terhadap kepastian ketersediaan BBM bagi masyarakat. Karena itu, DPRD ingin memastikan apakah persoalan yang terjadi saat ini berkaitan dengan stok, distribusi, maupun mekanisme penyaluran dari Jobber ke SPBU. ‎ ‎“Kalau memang sudah ada Jobber di Berau, kita ingin tahu kenapa masyarakat masih kesulitan mendapatkan BBM. Ini yang harus dijelaskan secara terbuka,” kata Dedy.

‎Ia mengatakan DPRD tidak ingin persoalan kelangkaan hanya diselesaikan dengan penambahan pasokan setiap kali terjadi antrean panjang di SPBU. ‎ ‎Menurutnya, pemerintah dan pihak terkait perlu mencari akar persoalan agar gangguan distribusi tidak kembali terjadi dalam waktu dekat. ‎ ‎“Jangan setiap ada kelangkaan baru pasokan ditambah.

Kita harus melihat persoalannya dari hulu sampai hilir. Berapa stok yang tersedia, berapa kebutuhan masyarakat, dan bagaimana distribusinya ke SPBU,” ujarnya. ‎ ‎Dedy juga mempertanyakan pola pemanfaatan stok BBM yang berada di Jobber Berau. DPRD ingin mengetahui sejauh mana fasilitas tersebut diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Berau sebelum pasokan disalurkan untuk kebutuhan lainnya. ‎ ‎“Ini yang juga perlu kita lihat. Jangan sampai daerah kita punya fasilitas penyimpanan, tetapi masyarakat masih harus antre dan kesulitan mendapatkan BBM,” tegasnya.

 ‎‎Selain persoalan pasokan, DPRD Berau juga menilai kebutuhan BBM masyarakat perlu dihitung berdasarkan kondisi riil di lapangan. Hal itu mencakup kebutuhan kendaraan masyarakat, pelaku usaha, sektor perikanan, hingga aktivitas ekonomi lainnya yang sangat bergantung pada ketersediaan BBM.

 ‎‎Dedy menegaskan DPRD akan meminta penjelasan dari pihak Pertamina dan pengelola Jobber terkait kondisi tersebut. ‎ ‎“Yang kita cari bukan siapa yang salah. Kita ingin tahu sistemnya seperti apa dan di mana persoalannya. Kalau ada yang perlu diperbaiki, harus segera diperbaiki,” katanya. ‎ ‎Ia berharap evaluasi tersebut dapat menghasilkan langkah konkret sehingga persoalan kelangkaan BBM tidak terus menjadi masalah berulang bagi masyarakat Berau. “BBM ini kebutuhan dasar untuk aktivitas masyarakat. Jangan sampai masyarakat setiap hari harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan BBM,” pungkasnya. (Ifn).